INDONESIA KU

Alat Utama Sistem Senjata semua mantra Tentara Nasional Indonesia Menuju MEF (minimum essential forces)

Sabtu, 09 Maret 2013

TNI Terjunkan Satgas Helikopter Ke Kongo


Helikopter Mi17 TNIAD
Tahun 2013 ini TNI akan menerjunkan satuan tugas (satgas) helikopter untuk misi perdamaian dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kongo. Pengiriman satgas helikopter akan diikuti pengiriman 120 prajurit ke Kongo, melanjutkan Mission de l'organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo (MONUC).

"Kami akan kirim tiga helikopter angkut jenis MI-17," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono seusai menyambut kedatangan Kontingen Garuda XX-I dari Kongo dan KRI Sultan Hasanuddin-366, di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/1).

Panglima mengatakan pengiriman tiga unit helikopter tersebut untuk menindaklanjuti permintaan Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Maret 2012. Helikopter Mi-17 adalah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia. Saat ini helikopter diproduksi di dua pabrik, yaitu di Kazan dan Ulan-Ude. Helikopter ini adalah pengembangan dari helikopter jenis Mi-8 yang menjadi andalan Pakta Warsawa semasa Perang Dingin. Indonesia memiliki beberapa helikopter ini yang dioperasikan TNI-AD.

Menyambut kedatangan prajurit Satgas TNI Kontingen Garuda MTF XXVIII-D/Unifil Lebanon dan Kompi Zeni XX-I/Monusco, Panglima menyatakan pencapaian prajurit di sana telah mengukuhkan kepercayaan dan pengakuan dunia terhadap kemampuan TNI dan komitmen negara dalam peran aktif mewujudkan perdamaian dunia.

"Berbagai prestasi yang telah ditorehkan dalam setiap penugasan Satgas TNI kontingen Garuda pada misi perdamaian PBB harus terus kita jaga dan kita tingkatkan di masa yang akan datang, melalui pembinaan yang terencana dan terukur dengan baik," jelas Agus.

 Tantangan 

Penugasan berikutnya, kata Panglima, merupakan tantangan yang harus dijawab dengan pemikiran yang cerdas dan langkah yang tepat dalam menjaga kesiapan satuan. "Mengingat PBB meningkatkan atensinya terhadap 14 negara yang masih dilanda konflik, termasuk rekomendasi Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan deployment misi perdamaian PBB di Lebanon pada tahun 2013 hingga 15.000 personel, dan di Kongo yang saat ini telah berjumlah 16.819 personel," jelasnya.

Panglima TNI berharap Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai wadah penyiapan personel misi perdamaian dunia, untuk terus berupaya meningkatkan kesiapan, kapasitas dan kapabilitas Satgas. PMPP harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan assessment yang terus menerus terhadap perkembangan situasi yang berlaku.

Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Madya Marsetio menambahkan, KRI Sultan Hasanuddin yang ditugaskan di bawah bendera PBB sejak Juni 2012 itu sukses membantu Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon (MTF/Unifil). "Kapal kita telah berhasil melaksanakan hailing sebanyak 686 kontak kapal permukaan dan melaksanakan monitor military air activity sebanyak 135 kontak pesawat militer," kata Marsetio.

KRI Sultan Hasanuddin juga sukses bertindak sebagai MIO Commander sebanyak 13 kali, sebagai Anti Air Warfare Coordinator sebanyak 21 kali dan sebagai Hello Element Control sebanyak 18 kali. "Atas prestasinya, KRI Sultan Hasanuddin beserta awaknya telah menerima banyak penghargaan, termasuk penghargaan Lebanesse Armed Force Navy dari Pemerintah Lebanon," katanya.

Penghargaan itu didapat karena KRI Sultan Hasanuddin telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dan stabilitas maritim di Lebanon.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, TNI AL akan mengganti KRI Sultan Hasanuddin dengan KRI Diponegoro. KRI yang diawaki sekitar 100 prajurit itu juga akan bergabung dengan Maritime Task Force/United Nations Interim Force in Lebanon.

Koran Jakarta

Pesawat Tempur Jerman Kawal Pesawat Kepresidenan RI

Setelah tiga hari melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja di Berlin, Jerman, Presiden SBY terbang menuju Budapest, Hungaria untuk melanjutkan lawatannya.

Dalam penerbangannya, pesawat kepresidenan Airbus 330-300 dikawal oleh 2 Jet tempur milik Jerman. Pesawat kepresidenan take off dari Bandara Internasional Tegel, pukul 09.00 waktu Berlin atau pukul 15.00 WIB, Rabu (6/3/2013).

Setelah kurang lebih 15 menit mengudara, 2 pesawat jet tempur Jerman tipe Euro Fighter mengawal pesawat kepresidenan dari sisi kanan dan kiri.

Hanya sekitar 20 menit 2 pesawat jet tempur tersebut mengapit pesawat kepresidenan. Setelah melewati batas udara Jerman, 2 pesawat jet tempur tersebut meninggalkan pesawat kepresidenan.

Peristiwa ini menarik perhatian para rombongan yang ikut dalam pesawat kepresidenan. Mereka langsung mendokumentasikan momen tersebut.

Pengawalan yang disebut VVIP Escort ini merupakan prosedur tetap dari pihak militer Jerman bagi setiap kepala negara yang meninggalkan wilayah udara Jerman. Perjalanan dari Berlin menuju Budapest ditempuh dengan waktu 1,5 jam.

Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja ke Berlin, Jerman sejak 3-6 Maret 2013. Sementara itu pada 6-8 Maret Presiden SBY bersama para delegasi berada di Budapest, Hungaria dalam rangkaian kunjungan yang sama.
Sumber : Detik

Jumat, 01 Maret 2013

Seputar Rencana Pembelian Apache Dan Black Hawk Oleh Mabesad

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Mabes TNI AD mengajukan permintaan untuk membeli helikopter tempur. Ada dua opsi helikopter yang diinginkan TNI AD, yaitu Apache dan Black Hawk. Pembelian tambahan alutsista itu dipilih dri Amerika Serikat (AS) lantaran sesuai dengan spesifikasi.
 
Namun, lantaran harga Apache terlampau mahal pilihan bakal dijatuhkan untuk membeli Black Hawk. Menurut Purnomo, pembelian itu diharapkan selesai tahun ini. Pasalnya, dana yang dianggarkan sebesar 200 juta dolar AS atau setara Rp 1,9 triliun lebih sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (BPPN).
Berdasarkan pembicaraan awal, kata Purnomo, harga satu unit Apache mencapai 45 juta dolar AS dan Black Hawk sekitar 20 juta dolar AS per unit. “Black Hawk pilihanya karena Apache mahal. Ini masih dalam pembahasan pemerintah dan belum diajukan ke Komisi I DPR,” kata Purnomo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (15/2). 
Disampaikan Purnomo, jika pilihan dijatuhkan kepada Apache, maka proses pembelian bisa cepat. Itu lantaran pihaknya sudah mengantongi izin dari Pentagon alias Departemen Pertahanan AS. 
Purnomo menyampaikan karena TNI AD juga setuju dengan Black Hawk, pihaknya berharap rencana pembelian itu bisa lancar. Dengan begitu, satu skuadron helikopter serang bisa terbentuk. 
Alasan lainnya, kata dia, sisa waktu pemerintahan sekarang secara efektif tinggal setahun. Sehingga jika tidak bisa segera diselesaikan maka ditakutkan program yang dirancang tidak bisa berkelanjutan.
Kepala Badan Saranan Pertahanan Kemenhan Mayjen Ediwan Prabowo mengatakan, dana alokasi yang sudah disetujui sebesar 200 juta dolar AS untuk pembelian Black Hawk. Hasil diskusi dengan perwakilan Pentagon, kata dia, dengan alokasi dana sekarang hanya dapat delapan helikopter Apache, sedangkan untuk Black Hawk bisa didapat 20 unit. 

20 Black Hawk Atau 8 Apache ???

Kementerian Pertahanan tengah mengkaji untuk membeli helikopter tempur Black Hawk dari Amerika Serikat guna menambah kekuatan alat utama sistem senjata atau autsista TNI Angkatan Darat.

"Pilihannya adalah kalau gak helikopter serbu Black Hawk, ya helikopter serang Apache. Itu termasuk dalam alutsista tambahan yang kami ajukan untuk dapat melengkapi kekuatan TNI AD," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai sertijab pejabat Eselon I di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut dia, pembelian helikopter Apache sebenarnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah Amerika Serikat. Hanya, Kemhan menginginkan jumlah yang banyak.

"Kalau kita tidak bisa mendapatkan Apache yang cukup banyak, maka kita ingin Black Hawk. Terpenting helikopter tempur kita itu cukup banyak dan bisa untuk membangun kekuatan," kata Purnomo.

Namun begitu, Kemhan belum bisa memutuskan akan memilih helikopter jenis apa. Saat ini Kemhan sedang menghitung dari dana yang sudah disediakan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ditargetkan, pembelian helikopter serang bisa terlaksana tahun ini.

"Kita sedang mengejar waktu karena masa bakti kita kan tinggal tahun depan," ujarnya.

Sebelumnya, TNI Angkatan Darat menginginkan pembelian helikopter Apache. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan bahwa Apache merupakan helikopter serang paling andal di kelasnya.

Menhan juga mengatakan bahwa Apache merupakan helikopter serang tercanggih saat ini, tapi TNI AD juga menyatakan tak masalah jika diganti dengan Black Hawk.

Target TNI AD, tambah dia, adalah membuat satu skuadron helikopter untuk membantu mengamankan wilayah.

Sementara mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo menjelaskan pemerintah mengalokasikan 400 juta dollar AS untuk pembelian helikopter serang.

"Jika dibandingkan, uang sebesar itu mampu untuk membeli 8 unit Apache karena kisaran harganya mencapai 45 juta dollar AS per unit. Jika untuk membeli Black Hawk lebih banyak lagi, mencapai 20 unit," kata Ediwan.

Perbedaan mendasar dari kedua helikopter itu, terang Ediwan, Apache merupakan helikopter serang yang bisa menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, hingga bunker, sementara Black Hawk merupakan helikopter serbu yang memiliki kelebihan bisa mengangkut pasukan dan bisa dipersenjatai, meskipun kemampuan daya hancurnya tak sekuat Apache.
Sumber : Republika

TNI AD Berencana Beli 20 Helikopter Black Hawk


TNI Angkatan Darat (AD) akan membeli 20 unit helikopter tempur jenis Black Hawk dari Amerika Serikat untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Saya sedang berkomunikasi dengan satuan pembuat atau negara pembuat, Insya Allah kalau diizinkan dan data itu ada, kami akan membeli Black Hawk 20 unit dari Amerika,” kata KSDA, Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo, kepada wartawan di Makodam Iskandar Muda Aceh, Senin (11/2/2013).

TNI AD, kata dia, juga memesan 20 unit helikopter serba guna jenis Bell 412 EP. Dari 20 unit yang dipesan, 10 unit di antaranya sudah kelar.

Heli tersebut akan dijadikan cadangan pusat dan dibagi kepada satuan-satuan utama TNI AD di Indonesia. “Agar lebih mudah untuk mengendalikan keamanan,” terang Pramono.

Menurutnya, penjagaan keamanan wilayah NKRI, khususnya di Aceh, saat ini berjalan baik. Kepada semua pihak di Aceh, Pramono berpesan agar terus menjaga perdamaian dan keamanan untuk pembangunan Aceh lebih baik.

Black Hawk Jadi Alternatif Apache 


Rencana pembelian helikopter Black Hawk asal Amerika Serikat menjadi alternatif jika negosiasi harga heli Apache buntu. Kalau anggaran alat utama sistem persenjataan tercukupi, rencana pembelian heli serbu ini ditargetkan rampung pada 2014 mendatang.

"(Pembelian Black Hawk) itu masih rencana dari bawah (TNI AD)," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Bambang Hartawan, kepada Tempo, Selasa, 12 Februari 2013. Dia mengatakan, harga heli Apache itu memang sangat mahal. "Hingga kini masih dalam tahap negosiasi," kata dia.

Pembelian delapan unit heli Apache Longbow AH 64D sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari kongres Amerika Serikat. Namun, pembelian Apache maupun Black Hawk diakui masih terkendala anggaran. "Kalau anggarannya cukup semoga bisa terwujud," ujar Bambang.

Harga per unit heli Apache sendiri diperkirakan mencapai US$ 40 juta atau sekitar Rp 38,5 miliar. Kementerian Pertahanan dan TNI AD sebelumnya sudah menandatangani kontrak pengadaan heli serbu dan heli serang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kontrak tersebut masing-masing bernilai US$ 90 juta dan US$ 170 juta.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo menyatakan minatnya untuk membeli 20 unit helikopter Black Hawk. "Kalau diizinkan dan ada dana, kami akan memesan sebanyak 20 unit dari Amerika Serikat," katanya, di Banda Aceh, kemarin.

Sumber : Okezone

Akhirnya TNI AD Jatuhkan Pilihan Ke Black Hawk


Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Pramono Edhie Wibowo lebih memilih membeli helikopter Black Hawk daripada Apache.

Sebab harga Apache lebih mahal dua kali lipat daripada Black Hawk. "Kami masih mengkaji terus. Black Hawk menjadi pilihan bagus," kata Pramono di Mabes TNI AD, Senin (25/2).

Dijelaskannya, pada awal kunjungan ke pabrik helikopter di Amerika Serikat, harga Apache sebenarnya masih standar. Meski tidak menyebut harga, Pramono tampak kecewa ketika menjelang persetujuan pembelian harganya meningkat.

Karena hanya mendapat alokasi 200 juta dolar AS, pihaknya akhirnya lebih membeli helikopter Black Hawk. "Harga tidak boleh dinaikkan. Pas datang harga sesuai, pasti deal harga naik. Siapa yang menaikkan? Saya tidak tahu," cetus Pramono.

Terkait pengadaan tank tempur utama Leopard, Pramono mengatakan tinggal penyelesaian pembayaran. "Leopard pada tahap penyelesaian di Kemenhan," ujarnya.
Sumber : Republika

China Gelontorkan 152 T Untuk Riset Engine Pesawat

Sekitar Rp 152 triliun untuk program pengembangan mesin pesawat buatan karya mereka sendiri.

Dikutip dari Reuters, Kamis (28/2/2013), sumber dari kantor berita Xinhua mengatakan, pemerintah China ingin mengurangi ketergantungannya pada produsen pesawat asing seperti Boeing, Airbus, General Electric, dan Rolls Royce seiring dengan meningkatnya kebutuhan pesawat Negeri Tirai Bambu ini.

Sejauh ini, industri pesawat terbang China gagal membangun produk mesin pesawat yang andal, dan masih bergantung pada Rusia dan negara Barat baik untuk komersial maupun militer.

Xinhua juga mewawancarai seorang profesor ahli dirgantara dari Universitas Beijing yang mengetahui bahwa dana Rp 152 triliun itu akan digunakan China untuk melakukan pengembangan riset teknologi, desain, dan material untuk industri pesawat.

Proyek pengembangan pesawat lokal ini sedang dalam proses perizinan dari dewan negara.

Perusahaan yang akan mengikuti proyek ini disebut-sebut adalah Shenyang Liming Aero-Engine Group Corp, AVIC Xi'an Aero-Engine (Group) Ltd (600893.SS), dan banyak lembaga riset China lainnya.

Aviation Industry Corporation of China (AVIC) merupakan kontraktor pesawat komersial dan militer terbesar di China. Perusahaan in telah melobi pemerintah China untuk menggelontorkan dana besar guna membangun mesin jet berteknologi tinggi.

Saat in industri militer dan dirgantara China telah dilarang menjual produk-produknya karena embargo negara-negara Barat usai kerusuhan di Tiananmen.

Industri penerbangan China dikabarkan akan menggelontorkan 300 miliar yuan (US$ 49 miliar) guna mengembangkan mesin jet dalam dua dekade ke depan.
Sumber : Detik

Korea Hentikan Pendanaan KFX untuk 2013

Desain KFX/IFX
PROYEK perancangan pesawat tempur generasi 4,5 KFX yang dikerjakan Korea dan Indonesia memasuki masa yang tak jelas. Kekuatiran ini menyeruak setelah belum lama ini Pemerintah Korea Selatan memutuskan memotong anggaran proyek ini untuk 2013. Pemotongan anggaran dilakukan atas dua pertimbangan, yakni perkembangan ancaman dan keamanan regional yang telah sedemikian mengkuatirkan, serta pembatalan Turki yang semula akan ikut menanggung pembiayaan KFX. Demikian ungkap sumber Angkasa di Korea Selatan.

Juga merujuk pemberitaan media setempat, terungkap, langkah drastis tersebut terpaksa diambil karena Seoul sudah tak sabar menunggu jet tempur masa datangnya muncul sementara negara-negara di sekitarnya telah tampil dengan berbagai persenjataan baru yang mematikan. Mereka akhirnya mengaku berat menyandang beban tanggung-jawab pendanaan KFX sebesar 80% (Indonesia menanggung 20%) setelah Turki mengundurkan diri dari rencana keikutsertaannya. Korea Selatan tampak benar-benar cemas dengan kemunculan Sukhoi T-50 dari Rusia, indigenous stealth J-20 dari China, dan sebentar lagi ATD-X dari Jepang. Pengembangan roket balistik Korea Utara yang seakan tak terbendung AS – seperti Unha-3 yang akhir Desember ini akan diluncurkan -- pun ikut membuat mereka semakin panik.

“Korea Selatan tak bisa terus-menerus melihat perkembangan tersebut dengan hanya mengandalkan 120 jet tempur dari era 1980-an,” ujar sumber Angkasa. "Begitu pun Pemerintah Korea masih akan memegang komitmennya pada KFX dengan menyiapkan 4,15 juta dollar untuk melanjutkan feasibility study pada tahun 2014," tambahnya mengutip janji Pemerintah Korea Selatan.

Di tengah kepanikan itu, Seoul akan segera menjatuhkan pilihan untuk mengalihkan anggaran pertahanannya ke proyek pesawat tempur yang lebih canggih dari jet-jet tempur stealth yang dinilai menjadi ancaman serius bagi wilayah udaranya. Mereka akan segera memilih Boeing atau Lockheed Martin (LM) yang gencar menawarkan kerjasama pembuatan jet tempur generasi ke-5 yang diberi nama FX-III. Besar kemungkinan, pemerintah akan memilih Boeing yang telah menyodorkan konsep F-15 Silent Eagle ketimbang LM yang menjanjikan F-35 Lightning II versi murah meriah.

Jika bola bergulir tanpa hambatan, FX-III akan menjadi jet tempur generasi ke-5 pertama yang dirilis Paman Sam untuk negara luar. Korea Selatan kabarnya telah menyiapkan 10 triliun won atau sekitar 8,96 miliar dollar untuk pembuatan 60 unit pesawat ini. Besar kemungkinan situasi keamanan regional akan mendorong pembuatan pesawat ini lebih cepat setahun, sehingga rakyat Korea Selatan bisa melihat pesawat ini terbang pada 2015.

Rencana pembuatan FX-III pernah dibicarakan pada 1990-an, namun terlupakan akibat terjangan krisis finansial dunia pada 1997 dan 2008. Oleh karena KFX melibatkan Indonesia, kelanjutan perancangan jet tempur yang telah dimulai sejak dua tahun lalu ini pun menempatkan Indonesia di persimpangan jalan. Pemerintah Korea Selatan tak pernah mengatakan proyek ini dihentikan, namun penghentian anggaran untuk KFX dan beralihnya perhatian Korea Selatan ke program FX-III semestinya perlu dicermati secara serius.(adr)

Angkasa