Upaya Menjadikannya Elang Pengintai

Pensiunnya pesawat tempur A-4 Skyhawk, meninggalkan pula berbagai peralatan yang sejatinya masih bisa dan layak digunakan. Salah satunya adalah pod kamera pengintai Vicon 70. 

Dengan telah berakhirnya masa operasional pesawat A4 Sky Hawk, maka berakhir pula pengoperasian kamera pod Vicon 70. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan TNI-AU dalam hal pengamatan udara.

Akan tetapi, bukan TNI-AU namanya kalau tidak kreatif. Pod kamera yang ada oleh Dislitbang TNI-AU kini sedang diteliti agar bisa dimanfaatkan di pesawat Hawk 109/209. Proses penelitian itu sendiri diantaranya mempelajari sistem wiring kamera pod Vicon 70 dan sistem wiring pesawat Hawk 109/209, memperbaiki dan mengoperasikan kembali kamera pod vicon 70, mempelajari sistem penempatan kamera pod vicon 70 pada pesawat Hawk 109/209 dan membuat simulasi aerodinamika kamera pod. Selain itu, turut dibuat pula switch on-off pengoperasian kamera pada kokpit pesawat.

Vicon 70 sendiri merupakan kamera pengintai yang biasa digunakan oleh pesawat tempur subsonik. Meski berusia lumayan tua, Vicon 70 sudah menganut konsep modular. Isi dari pod bisa diganti berbagai tipe kamera sesuai kebutuhan. Standarnya, Vicon 70 total mempunyai 4 kamera. Yaitu sebuah kamera oblique ke depan, 2 buah kamera vertikal serta sebuah kamera panoramic.

Diduga, sampai saat ini Pod kamera tersebut belum diuji terbang di pesawat Hawk 109/209. Jika upaya ini berhasil, maka TNI-AU kembali mampu mengoperasikan Elang Pengintai. BRAVO TNI-AU..!!

  Sumber : ARC

Puncak Prestasi KRI Sultan Hasanuddin-366 Dalam Misi UNIFIL 2012

LEBANON-(IDB) : Diakhir penugasannya sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366 mendapat penghargaan berupa UN Medale In The Service of Peace dari PBB. Prosesi penyematan medali dilaksanakan dalam upacara militer dengan Inspektur Upacara MTF Commander Rear Admiral Wagnen  Lopes  de  Moraes  ZAMITH  di Geladak Hely KRI Sultan Hasanuddin-366, Senin (19/11). Medali disematkan langsung oleh MTF Commander kepada Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366 Letkol Laut (P) Dato Rusman SN dan Pilot Helikopter BO 105 Kapten Laut (P) Oscar Johanes  yang mewakili Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-D/UNIFIL.

Upacara penyematan medali ini disaksikan oleh para undangan yang hadir, antara lain Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Lebanon Bpk. Dimas Samodra Rum,  Pejabat Staf Operasi LAF Navy Colonel Joseph Wakim,  Staf MTF, Komandan Unsur-unsur MTF, Komandan Sempu XXV-D/UNIFIL Letkol CPM Ida Bagus Rahwandiputra, S.H. dan Wadan Satgas Indobat Letkol Marinir FJH. Pardosi.

UN Medale ini merupakan achievement yang diraih oleh prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366 selama enam bulan bertugas sebagai peacekeeper di Area of Maritime Operations (AMO) Lebanon yang bergabung dalam Maritime Task Force/United Nations Interim Force In Lebanon (MTF/UNIFIL). Prestasi tersebut dapat dilihat selama melaksanakan Maritime Interdiction Operatios (MIO) di AMO,  KRI Sultan Hasanuddin-366 telah berhasil melaksanakan hailing sebanyak  662 kontak kapal permukaan dan melaksanakan monitor military air activity sebanyak 124 kontak pesawat militer serta bertindak sebagai MIO Commander sebanyak 13 kali, sebagai Anti Air Warefare Coordinator sebanyak 19 kali dan sebagai Hello Element Control sebanyak 16 kali. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan latihan bersama dengan unsur-unsur MTF, KRI Sultan Hasanuddin-366 selalu mendapat apresiasi yang tinggi dari para komandan unsur maupun dari pejabat MTF. 

 Hal ini menunjukkan bahwa naluri tempur dan tingkat profesionalitas prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366 patut dibanggakan. Begitupula dalam hal pemberian berbagai materi pelatihan kepada para Kadet dan personel LAF Navy, skill dari prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366  mendapat kesan tersendiri dari personel maupun dari pejabat LAF Navy. Tiga tugas pokok tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik oleh KRI Sultan Hasanuddin-366  sesuai yang diamanatkan oleh United Nations Security Council Resolution (UNSCR) Nomor 1701 tahun 2006.

Dalam amanatnya, Inspektur Upacara menyampaikan bahwa prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366 berhak dan layak mendapatkan UN Medale In The Service of Peace ini serta  mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366 selama bergabung dengan MTF telah memberikan banyak kontribusi dalam pelaksanaan tugas-tugas MTF serta membantu menjaga perdamaian dan stabilitas maritim (Maritime Stability) di Lebanon.

Upacara Medale Parade Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-D/UNIFIL 2012 diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Dubes LBBP dan MTF Commander serta diikuti oleh para undangan kepada personel Satgas. Seluruh undangan menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas pengabdian yang telah diberikan oleh prajurit KRI Sultan Hasanuddin-366/ Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-D/UNIFIL 2012 selama berada di Lebanon.

Sumber : Koarmatim

PAL Kerjakan 4 Modul Dari 6 Modul PKR 10514

JAKARTA-(IDB) : PT PAL Indonesia mulai membangun satu unit kapal Perusak Kawal Rudal 10514 hasil kerja sama dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding, Belanda pada Januari tahun depan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PAL Indonesia Eko Prasetyanto mengatakan perseroan memiliki empat divisi usaha yakni Kapal Perang, Kapal Niaga, Perbaikan dan Perawatan, dan Rekayasa Umum.

Divisi Kapal Perang ini memproduksi kapal perang yang mendukung alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan salah satu kontrak yang akan dikerjakan ialah kontrak kapal PKR senilai 7 juta euro itu dengan menggandeng Damen, galangan kapal dari Belanda.

“Kami juga akan mulai kerjakan pada Januari 2013 yakni kapal perusak rudal kerja sama dengan Damen. Kontraknya kami berdua, nilai totalnya 7 juta euro,” katanya ditemui Bisnis, baru—baru ini.

Dia menjelaskan mekanisme pembuatan kapal yang akan memperkuat alutsista Indonesia itu terdiri dari enam modul. Dari jumlah itu, dua modul akan dikerjakan di Belanda, sedangkan empat modul akan dikerjakan di Surabaya.

“Nah setelah jadi modul—modulnya, dua dari Belanda, empat dari kita maka nanti akan digabung, disimulasikan,” katanya.

Kontrak berskema joint production antara PAL Indonesia dan Damen ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Damen Evert Van den Broek pada awal Juni lalu.

PAL Indonesia dulunya bernama Marine Establishment dan diresmikan oleh Pemerintah Belanda pada 1939. Beralih nama menjadi Kaigun SE 2124 saat pendudukan Jepang dan setelah Indonesia merdeka dinasionalisasi menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL) hingga menjadi perseroan terbatas. Adapun Damen Schelde adalah galangan kapal yang mendesain dan mengkonstruksi kapal angkatan laut dan kapal komersil.

Dibangun pada 1875 dan pada 2000 menjadi anggota Damen Shipyard Group. Grup ini terdiri dari lebih 30 galangan kapal besar. Grup ini membangun lebih dari 4.000 kapal komersil dan militer, saat ini didukung hampir 8.500 karyawan ahli dan omset tahunan hampir 1,5 miliar euro.

Menurut Eko Damen memutuskan mentranfer teknologi dalam konstruksi dan pembangunan Kapal PKR tersebut kepada PAL Indonesia.

Kerja sama tersebut, katanya, adalah awal yang baik dari industri pertahanan dalam negeri, khususnya bagi perseroan dalam mengembangkan kemandirian alat utama sistem senjata.

Selain itu, kerja sama itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rencana induk revitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan mesin utama 2x diesel engine, 2x E Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air.

Selain PKR itu, PAL Indonesia juga tengah membangun Kapal Cepat Rudal KCR-60 dan melakukan perbaikan atas Kapal Geomarine milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Di sisi lain pada Divisi Kapal Niaga, fokus pasar diarahkan pada internasional, pengembangan model industri pelayaran nasional, dan pelayaran perintis bagi penumpang dan barang (kargo). Kapasitas produksi per tahun saat ini mencapai tiga unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan dua unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun. 

Sumber : Bisnis

Indonesia Gelontorkan Rp. 3.8 - 7.6 Triliun Untuk 40 Unit Astros Generasi Terakhir

JAKARTA-(IDB) : TNI akan membeli sistem peluncur roket paling mutakhir dari produsen senjata Avibras yang bermarkas di Sao Jose dos Campos, terletak di negara bagian Sao Paulo Brazil, untuk mempersenjatai salah satu batalion khususnya.

Kesepakatan pembelian ini diteken dua pekan lalu di Jakarta berisi nota jual-beli alat utama sistem senjata bernilai antara US$400-800 juta (Rp 3,8 sampai 7,6 triliun) yang diduga meliputi sekitar empat puluh unit kendaraan peluncur roket canggih.

Seperti ditulis koran O Estado de Sao Paulo, peluncur roket dengan Sistem Roket Saturasi Artileri (Artillery Saturation Rocket System) ini diklaim sebagai buatan Avibras yang paling canggih, sementara yang akan dikirim ke Indonesia nantinya adalah jenis Astros II.

Dengan angka pembelian yang demikian besar, belanja alutsista ini akan meliputi pula pembelian baterai Astros: mesin peluncur roket, kendaraan komunikasi lapis baja, kendaraan penembak dan kendaraan kontrol, kendaraan dilengkapi radar, dan stasiun cuaca bergerak.

Namun rincian alat tak diketahui karena dilindungi klausul kerahasiaan.Tipe amunisi juga tak disebutkan meski dengan sistem ini dikabarkan roket mampu mencapai sasaran antara 9 hingga 100 kilometer.

Peluncur roket versi Astro yang akan dipakai TNI ini akan dikirim dalam kondisi lengkap termasuk dengan peralatan elektroik yang nantinya bisa dipakai untuk melepas amunisi cerdas, seperti rudal, namun kini masih menunggu proses sertifikasi.

'Kompetisi sengit'

Menteri Pertahanan Brazil celso Amorim menyatakan transaksi ini mengharuskan Brazil "bekerja dengan mitra dan pemain internasional baru."

Sementara menurut Amorim, "Indonesia adalah pemain besar dunia internasional dan juga telah membeli pesawat Super Tucano dari Embraer (Brazilian Aeronautics Company)," tambahnya. 

Untuk TNI Angkatan Udara, pemerintah Indonesia berbelanja 16 pesawat serang ringan turboprop, pengawas elektronik serta pesawat pendukung pasukan darat. 

Untuk memenuhi kontraknya, Avibras akan membuka sebuah kantor di Jakarta segera. kantor ini akan menjadi perwakilan keduanya di kawasan Asia, setelah yang pertama dibuka di Kuala Lumpur,

Malaysia, dimana peluncur roket Astros telah menjadi bagian dari alutsista negara itu sejak 2010.

Transaksi dengan Indonesia ini, menurut Presiden Avibras Sami Hassuani, "dicapai di tengah kompetisi sengit."

Negosiasi sudah dimulai sejak 2008 dan "memaksa perusahaan untuk kukuh di tempatnya dan terus-menerus menawarkan bukti keunggulan tekniknya."

Hassuani yakin dokumen final sudah akan ditandatangani 90 hari setelah kesepakatan dicapai sementara seluruh pesanan akan dikirim dalam tiga tahun, tetapi dia juga yakin 

"hubungan dengan pelanggan akan terus berlanjut lebih dari 30 tahun." 

Kesepakatan pembelian ini diteken oleh Ediwan Prabowo, Direktur Badan Sarana Pertahanan Kementrian Pertahanan dan Sami Hassuani di Jakarta, 8 November lalu.

Dua hari sesudahnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginspeksi sebuah kendaraan peluncur roket Astros yang sudah dicat sesuai warna TNI yang mengangkut empat SS-80 roket.

Sumber : BBC

KSAU: Ada Percepatan Kedatangan Pesawat Tempur Pesanan TNI AU

TNI AU tak lama lagi bakal menambah pesawat tempur jenis Sukhoi. Penambahan pesawat tempur tidak hanya pada jenis sukhoi, namun ada beberapa pesawat lain didatangkan ke Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Penambahan pesawat berbagai jenis dikemukakan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, usai melantik 150 perwira baru lulusan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) TNI AU angkatan ke-15 tahun 2012, di Lanud Adi Soemarmo, Jumat (23/11).

Menurut KSAU, ada enam pesawat Sukhoi dalam setahun atau 1,5 tahun ke depan datang ke Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara. "Satu hingga 1,5 tahun lagi semua bisa datang. Sesuai rencana, ada percepatan kedatangan pesawat-pesawat seperti target hingga 2014," tegas Jenderal bintang empat itu.

Selain Sukhoi, lanjut dia, pesawat jenis T-50 juga akan memperkuat TNI AU. Dia menjelaskan sementara ini telah datang tambahan alutsista berupa pesawat jenis Super Tucano dan C-295.

Imam juga menyinggung penambahan empat radar dalam pengadaan terakhir. Atas penambahan tersebut, sekarang ini TNI AU memiliki 20 radar. Pada 2024, ditargetkan Indonesia mempunyai 32 radar. Tingkat kebutuhan radar sebanyak itu sangat ideal bagi Indonesia yang memiliki banyak kepulauan.

Terkait personel dari kalangan perwira, Imam Sufaat menjelaskan, saat ini perwira TNI AU baru 60 persen dari jumlah ideal. Meskipun demikian, dia mengatakan presiden mengambil kebijakan tidak menambah jumlah personel hingga tahun 2014.

"Pembentukan perwira baru sekarang ini, lanjut dia, dimaksudkan untuk mengisi atau mengganti perwira yang telah purna tugas atau meninggal dunia."

Sumber : SuaraMerdeka

Kebangkitan Industri Pertahanan Nasional

Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, tetapi juga simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, ataupun kepentingan nasional.

Efektivitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan.

Setelah Presiden SBY memberikan arahan revitalisasi industri pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2004, sejak saat itu mesin dari semua pemangku kepentingan segera bekerja. Kementerian Pertahanan sebagai pembuat regulasi dan kebijaksanaan pembinaan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna, dan industri pertahanan sebagai produsen dalam negeri menyatu dalam target merevitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri.

Berbagai langkah, strategi, dan regulasi segera diambil. Pemerintah yang diperankan oleh Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Polri serta instansi pemerintah lain sebagai pengguna, segera menerjemahkannya.

Presiden pada 2010 telah membentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun non-alutsista.

Sejak saat itu Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan strategi dasar pembangunan industri pertahanan. Apalagi pemerintah dan DPR pada 2012 menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Industri Pertahanan Negara sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Industri pertahanan

Suatu negara yang kuat akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri teknologi pertahanan yang mandiri. Filosofi ini penting untuk mendukung misi negara menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Presiden melihat kebangkitan industri pertahanan dalam negeri dan untuk semakin mendorong tumbuhnya industri pertahanan dalam negeri, presiden bahkan menggariskan beberapa kebijakan teknis.

Pertama mewajibkan pengguna dalam negeri memakai produksi dalam negeri untuk alutsista dan non-alutsista. TNI dan Polri serta instansi pemerintah lainnya diwajibkan memakai produksi dalam negeri manakala kebutuhan tersebut dapat diproduksi oleh kita sendiri.

Kedua, manakala harus membeli dari luar negeri, maka persyaratannya adalah produksi dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional dari pengguna yang perlu teknologi tinggi. Namun, pembelian dari luar negeri harus ditambah persyaratan transfer teknologi dan ofset dari negara pemasok kepada industri pertahanan dalam negeri.

Ketiga, pembelian dari luar negeri tidak boleh mendikte secara politik terhadap negara dalam membeli peralatan militer.

Sebagai pembina industri pertahanan, Kemhan berkepentingan memberikan peluang kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memasok kebutuhan. Bahkan, Kemhan mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa ekspor produk mereka ke luar negeri.

Kemampuan industri dalam negeri kita sekarang ini sudah pada tingkat teknologi menengah. Artinya, industri pertahanan kita sudah dapat membuat dan sudah digunakan oleh TNI.

Sebagai contoh, alutsista darat buatan PT Pindad mulai dari pistol dan senjata serbu sampai mortir serta kendaraan tempur roda ban (panser Anoa) sudah mendukung kebutuhan TNI AD. Bahkan, produk PT Pindad itu sekarang sudah berstandardisasi PBB, demikian juga kendaraan taktis pengintainya.

Saat ini sedang berlangsung pembaruan kendaraan tempur roda rantai (tank AMX-13) yang merupakan awal membangun tank ringan. Setelah itu diharapkan kita bisa membuat sendiri tank ringan sampai berat.

Saat membeli tank berat (MBT Leopard) dari Jerman, dalam paket kontrak ada klausul transfer teknologi. Pihak Jerman menyetujui dalam pemeliharaan pascajual, artinya kita akan mendapat kesempatan melakukan didampingi pihak produsen.

Untuk alutsista udara, PT Dirgantara Indonesia kini sedang mengembangkan kerja sama produksi dengan Airbus Military untuk membangun pesawat angkut sedang CN 295. Kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pesawat angkut ringan, seperti C-212, CN 235, dan CN 295, yang bermuatan 50 penerjun.

Hal yang sama kita lakukan dalam pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan heli Cougar 725. PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dan cocok untuk operasi kemanusiaan.

Di sisi alutsista laut, kita bahkan memiliki beberapa industri pertahanan dalam negeri yang bisa diandalkan. PT PAL diandalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar, seperti class korvet dan kapal selam. PT PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk tanker.

Kita juga memiliki badan usaha milik negara yang lain, yaitu PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. BUMN ini kita beri porsi untuk membangun Landing Ship Tank atau kapal pengangkut tank ringan dan sedang.

Industri pertahanan swasta juga sudah memberikan kontribusi besar untuk kapal patroli cepat ukuran 60 meter ke bawah, seperti Palindo, Lundin, Anugrah. Bila berkualitas, peluang yang sama juga diberikan kepada beberapa galangan swasta lain di dalam negeri. Alokasi anggaran kepada industri pertahanan cukup besar dalam rencana strategis 2010– 2014, minimal Rp 5,4 triliun.

Peluang ini sekaligus menjadi tantangan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas manajemen agar mampu memenuhi persyaratan kualitas, waktu distribusi, dan harga yang bersaing. Tanpa ada profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan keuangan, semua peluang yang ada ini tidak akan bisa termanfaatkan bahkan terlewat tanpa makna.

Saat ini industri pertahanan PT PAL bahkan perlu untuk merekrut tenaga terampil umur 18–20 tahun agar mereka siap digunakan dalam pembangunan kapal selam, yang diharapkan bisa kita lakukan tahun 2020.

Hal kritis dalam pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah pengawakan manajemen yang unggul dan kemampuan untuk mengeliminasi parasit dalam manajemen industri pertahanan dan meniadakan peran ”broker” yang berdampak pada penggelembungan biaya.

Manajemen industri pertahanan jangan pernah memberikan peluang distorsi internal dan eksternal yang hanya menimbulkan kerusakan manajemen. Aturan yang mengharuskan kita membeli langsung ke pabrikan dan menjual langsung kepada pembeli adalah cara paling tepat untuk efisiensi dan manfaat.

Bila kita mau, Indonesia pasti sanggup menjadi kekuatan regional yang didukung oleh kemampuan industri teknologi pertahanan dalam negeri.

Sumber : Kompas